JAKARTA,-Pajajaranpost.id,-Harga beras di pasaran melambung. Kondisi ini merupakan kondisi terburuk dan rekor kenaikan harga beras. Akibat kenaikan ini, pedagang pun mengalami kelimpungan dan sulit mendapatkan beras. Jika kondisi ini tidak segera teratasi, kekacauan dapat membuat Indonesia masuk dalam fase darurat beras nasional.
Akademisi Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn mengatakan, terkait impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan, menunjukkan negara mengalami kemunduran di bidang pangan terutama beras. Artinya, program ketahanan pangan gagal total.
“Setelah rakyat menjerit dan pedagang beras mengalami kesulitan mendapatkan pasokan beras, akhirnya Pemerintah memberikan bantuan beras kepada masyarakat. Hal ini baik dilakukan Pemerintah, tetapi kesalahan program ketahanan pangan. Food Estate yang gagal tidaklah harus dibiarkan, ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan wakil rakyat,” kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta. Sabtu 16 September 2023.
Suriyanto menyebut, program cetak sawah yang selama ini digaungkan Presiden tidak efektif dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia masih kekurangan pasokan komoditas pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Oleh karena itu, cara ekstensifikasi lahan tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan pada pemenuhan kebutuhan domestik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Suriyanto mengatakan, lahan memang menjadi masalah besar di sektor pertanian Indonesia. Alasannya banyak lahan pertanian yang telah dikonversi untuk pengembangan industri, infrastruktur dan lainnya.
Menurut Suriyanto, program cetak sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan beras sebagai bahan pokok rakyat. Padahal jika anggaran-anggaran yang menguap di buat untuk pengembangan secara teknologi dalam penanaman padi hingga panen dan diolah hingga menjadi beras, lahan di pulau Jawa dan Sumatra juga sudah cukup.
“Proyek pengumpulan lahan sawah baru tidak tepat untuk mengatasi krisis pangan saat ini. Jika dilakukan secara terburu-buru, proyek pengumpulan lahan sawah baru yang memakan modal besar ini malah menimbulkan risiko gagal panen yang merugikan petani dan risiko kerusakan lingkungan yang lebih besar,” ungkap Dosen Perguruan Tinggi swasta di Jakarta ini.
“ Kita akan melakukan penanaman padi di Thailand, Vietnam dan negara-negara penghasil beras lainnya, mereka benar-benar didukung penuh oleh para ahli dan penyuluh yang sesuai bidang serta teknologi yang sangat baik. Ketimbang buang uang negara dan tidak berhasil, sebaiknya Pemerintah peka untuk memanfaatkan lahan pertanian padi yang ada,” tutupnya. (BEBY)
[jgd/PWRI]
